LBH Khawatir Sidang Reklamasi Teluk Jakarta Diintervensi
KPK Pelajari Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

LBH Khawatir Sidang Reklamasi Teluk Jakarta Diintervensi

 LBH Khawatir Sidang Reklamasi Teluk Jakarta Diintervensi

Tempo.co – Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Isnur, mengharapkan dengan ditangkapnya Ariesman dan terkuaknya kasus reklamasi, tidak ada hakim yang diintervensi. “Kami sedikit berharap hakim punya kejujuran dan keberanian dalam melihat fakta dan hukum yang ada,” kata Isnur di PTUN Jakarta, Kamis, 7 Maret 2016.

Dia mengaku khawatir apabila sidang gugatan para nelayan terhadap reklamasi pantai di Teluk Jakarta diintervensi pasca penangkapan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja oleh KPK. “Kami dari awal khawatir sidang ini diintervensi seperti kasus Tripeni (terpidana kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan). Kami khawatir kami tidak punya kuasa mendeteksi apakah sidang ini jujur atau tidak,” kata Isnur.

Isnur, sebagai kuasa hukum para nelayan tradisional dan Walhi, berencana mendengarkan pembuktian dari pihak intervensi dua tergugat, yaitu pihak pengembang Pulau F, I, dan K, serta mendengarakan keterangan ahli dari PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan APL yang mengerjakan reklamasi Pulau G).

Sidang hari ini merupakan sidang yang digelar ke delapan sejak November 2015. Agendanya mendengarkan jawaban dari tergugat dua intervensi, yaitu para pengelola reklamasi Pulau F, I, K, (PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Eka Paksi, dan PT Pembangunan Jaya Ancol), terkait izin reklamasi yang diterbikan pemerintah pusat. Selain itu, juga akan mendengarkan keterangan ahli dari PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol, yang mengelola Pulau G.

Ihwalnya, Kelompok Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Wahana Lingkungan Hidup, mendaftarkan gugatannya itu kepada pemerintah pusat DKI Jakarta, pada September 2015. Ada lima pokok gugatan yang diajukan, yaitu soal kewenangan gubernur, soal prosedural pemerian izin yang dianggap melangkahi dan menabrak Undang-undang, reklamasi yang dianggap merusak lingkungan karena ketiadaan analisis mengenai dampak dan lingkungan hidup (Amdal), adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak-hak lainnya.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024