Ingin Bahas RUU Tax Amnesty, Demokrat Ingatkan Tiga Hal Ini
Ingin Bahas RUU Tax Amnesty, Demokrat Ingatkan Tiga Hal Ini

Ingin Bahas RUU Tax Amnesty, Demokrat Ingatkan Tiga Hal Ini

Ingin Bahas RUU Tax Amnesty, Demokrat Ingatkan Tiga Hal Ini

Kompas.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diputuskan ditunda.

DPR berencana berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo sebelum melanjutkan pembahasan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, partainya siap mengawal pembahasan RUU Pengampunan Pajak, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan target implementasi.

“Kami tidak apriori untuk membahasnya mengingat ada sensitivitas yang tinggi jika konsep dan implementasinya salah. Lebih sebagai moral hazar,” kata Ibas dalam keterangannya, Kamis (7/4/2016).

Menurut dia, ada tiga aspek yang harus diperhatikan di dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak.

Pertama, harus dipastikan apakah ada keuntungan ekonomi yang akan diterima Indonesia dengan adanya UU tersebut.

“Benarkah ada dana sampai ratusan triliun? Apa economic benefit-nya?” kata dia.

Kedua, pemerintah perlu memastikan darimana asal-usul dana yang akan ditarik melalui Tax Amnesty.

Terakhir, pemerintah harus memastikan bagaimana pengelolaan perpajakan, baik sistem maupun secara manajemennya.

“Unsur perpajakan apakah sudah siap? Jangan ada lagi kongkalikongnya, SDM harus bersih, jujur, akuntabel dan transparan,” kata dia.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024