Terlibat Narkoba, Oknum PNS Samarinda Terancam Dipecat
Pelajar SMK Jadi Pengedar Sabu

Terlibat Narkoba, Oknum PNS Samarinda Terancam Dipecat

Terlibat Narkoba, Oknum PNS Samarinda Terancam Dipecat

Okezone.com – Oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, yang ditangkap polisi dalam kasus narkoba terancam dipecat. Hal itu karena oknum tersebut telah mencoreng nama baik instansi pemerintah.

“Kalau memang terbukti dan nantinya divonis bersalah oleh pengadilan, PNS itu bisa dipecat dengan tidak hormat. Aturan itu juga tercantum dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Syaharie Jaang kepada wartawan di Samarinda, Senin (4/4/2016).

Ia mengemukakan, hal itu menanggapi tertangkapnya seorang oknum PNS di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Samarinda berinisial Mul (36) pada Jumat 1 April 2016.

Penangkapan oknum PNS itu berawal dari pengembangan kasus tertangkapnya satpam Bank Kaltim berinisial YF (29), warga Perumahan Puspita RT 67, Kelurahan Sempaja Selatan.

Polisi meringkus Mul di rumahnya di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 10, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,44 gram serta seperangkat alat isap sabu dan uang tunai Rp300 ribu.

Syaharie Jaang yang ditemui usai mendampingi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 1 Samarinda, menegaskan tidak ada ampun bagi PNS yang terlibat kasus narkoba.

“Sejak lama saya telah mengingatkan seluruh jajaran PNS Pemkot Samarinda untuk menghindari narkoba. Bahkan, setiap kali ada pertemuan-pertemuan, peringatan itu selalu saya sampaikan. Jauhi narkoba,” tuturnya.

Saat mendapat kabar penangkapan oknum PNS tersebut, Syaharie Jaang mengaku langsung mengirimkan pesan berantai melalui SMS, BBM (Blackberry Messenger), dan Whatsapp kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih intensif mengawasi jajarannya.

“Ini peringatan bagi PNS Pemkot Samarinda lainnya. Kalau memang masih ada yang suka mengonsumsi narkoba, lebih baik ajukan permohonan kepada saya untuk direhabilitasi daripada terjerumus terlalu jauh dan ditangkap polisi,” ujarnya.

Terkait tes urine, Wali Kota menegaskan sangat mendukung langkah tersebut. Namun, untuk melakukan tes urine bagi lebih kurang 10.000 PNS di Pemkot Samarinda membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Kendalanya memang keterbatasan anggaran. Tapi, pencegahan awal sebenarnya bisa dilakukan pimpinan SKPD dengan mengamati perilaku jajarannya. Ini karena biasanya orang yang terjerat narkoba itu memiliki perubahan-perubahan perilaku dari biasanya,” katanya.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dr. Umar Husin: Keterwakilan Jadi Keunggulan Sistem Presidium Jika Diterapkan di Organisasi Advokat
May 26, 2024
Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024