Kajian Akan Dibahas Bersama Kemenkum, KPK Terus Dorong PP LHKPN
Politikus PAN Andi Taufan Disebut Terima Suap Rp 7,4 Miliar

Kajian Akan Dibahas Bersama Kemenkum, KPK Terus Dorong PP LHKPN

Kajian Akan Dibahas Bersama Kemenkum, KPK Terus Dorong PP LHKPN

Detik.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih diabaikan oleh sejumlah pejabat negara yang seharusnya wajin menyetornya sebagai bentuk transparansi. Ambil contoh saja seperti anggota DPR RI yang berjumlah 554 orang tetapi baru sekitar 356 orang yang melaporkannya.

KPK telah mengusulkan agar aturan tentang LHKPN diperketat agar nantinya pejabat negara yang belum melapor dapat dikenai sanksi. Aturan itu tengah dikaji untuk nantinya diusulkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Kita memang mengusulkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang LHKPN dan gratifikasi. Gratifikasi sudah di Kemenkum HAM dan sudah disetujui pimpinan KPK,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).

“LHKPN sedang berjalan naskah akademik rapat dan kita undang juga Kemenkum HAM agar cepat jalan,” sambung Pahala menegaskan.

Aturan soal LHKPN sebenarnya telah termaktub dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam dalam UU tersebut tidak diatur tentang sanksi yang jelas bagi yang telat melaporkan bahkan tidak menyetornya sama sekali.

Ke depan, KPK juga berencana membuat agar pelaporan LHKPN lebih mudah dengan membuatnya secara elektronik. Selain itu, formatnya pun dipermudah sehingga nantinya pejabat yang wajib melaporkan LHKPN hanya perlu melaporkan setahun sekali.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024