Republika.co.id – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan selama 15 tahun sejak 2001 masih banyak mengalami salah kaprah di tingkat elite daerah.
“Kebijakan otonomi daerah diterapkan sasarannya adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat,” kata Zulkifli Hasan ketika menjadi pembicara utama pada seminar “Menyongsong Dua Dekade Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI dan Kesejahteraan Sosial” di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin.
Menurut Zulkifli, dengan memperpendek rentang kendali pelayanan maka akan terjadi percepatan pembangunan di daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara bertahap.
Namun realitasnya, kata dia, banyak kepala daerah yang terpilih bukan berorientasi membangun daerah atau mensejahterakan rakyat, tapi beramai-ramai koleganya bermain proyek di daerah tersebut memanfaatkan anggaran daerah.
“Kalau kita pergi ke daerah, kita sering menjumpai rumah dinas kepala daerahnya bagus dan mewah, tapi rumah penduduk di sekitarnya jelek dan mereka hidup miskin,” katanya.
Menurut Zulkifli, kepala daerah yang seperti ini adalah tipe kepala daerah yang disorientasi terhadap kebangsaan.
Kepala daerah tersebut, kata dia, tidak tahu apa tujuannya jadi kepala daerah, sehingga bukannya membuat program-program pro-rakyat tapi justru membuat program elitis.
“Kalau kita ke daerah kita lihat rumah dinas kepala daerah mewah, mobil dinasnya juga bagus dan lebih dari satu, sementara banyak rakyatnya tetap hidup miskin,” katanya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) ini menambahkan, pada era demokrasi saat ini serba transparan dan siapapun, dari manapun, bisa menjadi apapun.
Menurut dia, ada orang dari kampung tidak mengerti ilmu ketatanegaraan tapi menjadi bupati atau gubernur. “Banyak yang seperti ini,” katanya.
Zulkifli juga mencontohkan dirinya, ketika kecil hidup di kampung di Provinsi Lampung, tapi kemudian menjadi menteri dan sekarang menjadi ketua MPR RI. Dia menambahkan, kebijakan otonomi daerah juga banyak sisi positifnya, tapi banyak sisi negatifnya.
(Kongres Advokat Indonesia)
