Mahkamah Agung Perberat Hukuman Udar Pristono
Mahkamah Agung Perberat Hukuman Udar Pristono

Mahkamah Agung Perberat Hukuman Udar Pristono

Mahkamah Agung Perberat Hukuman Udar Pristono

Republika.co.id – Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan dalam korupsi pengadaan bus TransJakarta pada 2012-2013.

Selain itu, Udar diharuskan membayar uang pengganti Rp6.709.065.000. Apabila tidak dilunasinya, hukumannya terancam ditambah empat tahun penjara.

Majelis hakim perkara tersebut, Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan Abdul Latif.  Anggota majelis hakim Krisna Harahap menjelaskan sejumlah asetnya berupa rumah, apartemen, kondominium antara lain di Bali disita untuk negara. Menurut majelis, Udar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Perbuatan mantan Kadis Perhubungan DKI itu, tipikal pejabat negara yang melakukan tipikor karena keserakahan tanpa mengindahkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat,” katanya, Rabu (23/3).

Sebelumnya atau di tingkat pertama, Udar divonis lima tahun penjara ditambah denda sejumlah Rp250 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi senilai Rp79 juta.

Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Udar agar divonis 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dengan tiga perbuatan pidana, yaitu penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut hakim, Pristono hanya terbukti menerima uang senilai Rp79 juta dari Direktur PT Jati Galih Semesta, Dedi Rustandi, yaitu perusahaan peserta tender pekerjaan perbaikan koridor/halte busway pada Dishub DKI Jakarta.

“Dari fakta yang terungkap terdakwa menerima uang Rp79 juta dari pembelian mobil. Pembelian dilakukan oleh Direktur PT Jati Galih Semesta yang memenangkan tender di Dinas Perhubungan,” kata anggota majelis hakim, Joko Subagyo.

Mobil yang dimaksud itu mobil dinas berplat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang saat itu dalam proses lelang dengan harga Rp100 juta. Padahal harga lelang dari Dinas Perhubungan DKI hanya Rp22,43 juta.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024