KPK: Tidak Masalah Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, Asal...
KPK: Tidak Masalah Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, Asal...

KPK: Tidak Masalah Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, Asal…

KPK: Tidak Masalah Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, Asal...

Liputan6.com – KPK menegaskan pemerintah punya ‘modal’ untuk untuk mewujudkan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat dilanjutkan.

Kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, modal yang dimiliki pemerintah tak kurang. Misalnya dari segi anggaran, keahlian, dan teknologi tentang perencanaan yang matang untuk melanjutkan proyek yang terhenti karena terbentur kasus korupsi tersebut di era pemerintahan sebelumnya.

“Tidak masalah dilanjutkan. Punya dana, punya keahlian dan teknologi,” ucap Saut dalam pesan singkatnya, Senin (21/3/2016).

Menurut Saut, hal yang tidak dipunyai pemerintah di masa lalu hanya satu. Yakni, tidak punya rasa antikorupsi dalam proyek yang menjerat sejumlah tokoh nasional, di antaranya eks Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng serta mantan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh.

“Yang tidak kita punya di masa lalu adalah rasa antikorupsi,” ujar Saut.

Karena itu, yang perlu dikedepankan pemerintah jika ingin melanjutkan pembangunan P3SON Hambalang itu adalah moral antikorupsi. Pemerintah, kata Saut, mesti menghitung kembali total kelanjutan proyek itu. Karena kerugian negara di proyek Hambalang itu mencapai Rp 463 miliar lebih.

“Sebelum dilanjutkan kembali dihitung total dulu dan moral antikorupsinya (dikedepankan). Uang sebanyak itu (Rp 463 miliar lebih) hilang, kan namanya ini upaya sistematis,” ucap Saut.

Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan P3SON Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi ‘lahan’ korupsi tersebut.

Sebelum dilanjutkan, Presiden Jokowi memerintahkan 3 hal. Pertama, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, Presiden Jokowi akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024