MATARAM – Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHSIP) Universitas Mataram, Kamis (5/11/2026). Pendidikan selama tiga hari ini diikuti puluhan peserta.
Para peserta dibekali pemahaman tentang profesi advokat, mulai dari tanggung jawab dan integritas hingga kewajiban menjaga kehormatan dan martabat profesi. Kegiatan ini disiapkan untuk menghadapi tantangan dunia hukum yang kian kompleks.
Presidium DPD KAI NTB, Adv. Dr. H. L. Wirabakti, S.H., M.H., menyebut PKPA kali ini berlangsung pada momentum penting. Pasalnya, Undang-Undang Advokat yang kini disusun diperkirakan akan mengubah mekanisme pengangkatan dan pengawasan advokat. Menurutnya, aturan baru itu akan membuat proses pengangkatan advokat lebih ketat, sehingga peserta diminta memanfaatkan pendidikan ini sebaik-baiknya.
“Menjadi advokat bukan sekadar memperoleh gelar profesi, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Wirabakti menekankan bahwa kemampuan hukum yang mumpuni harus berjalan seiring dengan integritas dan kepatuhan pada aturan organisasi maupun kode etik. Untuk memperkuat pengawasan, KAI berencana membentuk lembaga pengawas advokat yang bekerja berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah.
Dorong Pembentukan Majelis Etik
KAI NTB berencana membentuk Majelis Etik di tingkat daerah untuk memperkuat pengawasan profesi advokat. Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA., juga menilai PKPA Angkatan II digelar pada waktu yang tepat. Menurutnya, peserta punya kesempatan mempersiapkan diri sebelum UU Advokat yang baru diterbitkan.
Presidium Heru meminta jajaran DPD KAI NTB mulai menyiapkan Majelis Etik di tingkat daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga kehormatan profesi. Ia menjelaskan, lembaga tersebut dapat dibentuk menyerupai Dewan Kehormatan Daerah, dengan anggota dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat.
“Penegakan kode etik harus menjadi perhatian serius organisasi. Kita ingin advokat tidak hanya kuat dalam penguasaan hukum, tetapi juga memiliki integritas dan kehormatan dalam menjalankan profesinya,” tegasnya.
Advokat Harus Jadi Bagian dari Solusi
Dekan FHSIP Unram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., mengingatkan bahwa advokat adalah satu dari empat unsur penegak hukum, bersama hakim, jaksa, dan kepolisian, yang berperan strategis mewujudkan keadilan. Karena itu, advokat dituntut menjaga profesionalitas dan tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum.
Ia menggambarkan penegak hukum yang melanggar hukum sebagai fenomena “jeruk minum jeruk”. Untuk menguatkan pesannya, ia menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden yang sempat menjadi perhatian publik dan menyeret nama tiga jenderal kepolisian.
“Advokat harus menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum. Jangan sampai orang yang seharusnya membela hukum justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri,” ungkapnya.
Perbanyak Pelatihan dan Kolaborasi
Ketua Presidium DPD KAI NTB, Adv. Oke Wiredarme, S.H., C.I.L., C.T.A., mengatakan PKPA bukan satu-satunya agenda pengembangan organisasi. ADVOKAI NTB tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota. Perkembangan hukum yang dinamis, menurutnya, menuntut advokat terus memperbarui pengetahuan dan mengasah keterampilan praktik. Ke depan, pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan keilmuan akan diperbanyak sesuai dinamika hukum terkini.
“Advokat harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Dunia hukum selalu berkembang, sehingga anggota organisasi harus memiliki kesiapan untuk mengikuti perubahan tersebut,” katanya.
Selain itu, ADVOKAI NTB berkomitmen membuka ruang kolaborasi dengan organisasi advokat lain dan terus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum, demi hubungan kelembagaan yang harmonis dan penegakan hukum yang lebih baik di NTB.
Melalui PKPA Angkatan II ini, KAI NTB berharap lahir calon advokat yang tidak hanya menguasai aspek teoritis dan teknis hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika, integritas, dan keberpihakan pada keadilan.
