Komisi III Undang 20 Pakar Hukum Pidana Bahasa Revisi KUHP
Komisi III Undang 20 Pakar Hukum Pidana Bahasa Revisi KUHP

Komisi III Undang 20 Pakar Hukum Pidana Bahasa Revisi KUHP

Komisi III Undang 20 Pakar Hukum Pidana Bahasa Revisi KUHPRepublika.co.id – Komisi III DPR RI dan pemerintah terus melakukan pembahasan revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga memasuki penutupan masa sidang ketiga, Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan buku I KUHP.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengungkapkan, saat ini, proses pembahasan RUU KUHP itu adalah pemerintah tengah kembali merumuskan hal-hal yang sudah dibahas antara Komisi III DPR RI dengan pemerintah. Perumusan itu termasuk sejumlah hal-hal yang telah disepakati sebelumnya.

Nantinya, pada awal masa sidang keempat, yang dimulai April mendatang, Komisi III rencananya akan melakukan rapat konsiyering dengan pemerintah. Tidak hanya itu, Komisi III juga akan mengundang sejumlah pakar hukum pidana. ”Nanti pada awal pembukaan masa sidang yang akan datang, kami sudah sepakat akan konsiyering rapat panja (Panitia Kerja)nya. Sekaligus mengundang sekitar 20 sampai 30 pakar hukum pidana,” ujar Arsul saat ditemui di Jakarta.

Sejumlah pakar hukum pidana, lanjut Arsul, akan diminta untuk ikut bersama-sama membaca rumusan ulang yang sudah disepakati antaran DPR dan Pemerintah. Arsul pun mengungkapkan, sejumlah kesepakatan memang telah sudah tercapai antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU KUHP tersebut.

Salah satunya adalah soal pemberlakuan KUHP terhadap WNI yang berada di luar negeri. Lebih lanjut, Arsul memberi contoh, jika ada WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri, sepanjang belum diadili di negara tersebut dan kembali ke Indonesia, maka bisa diadili dengan menggunakan KUHP di Indonesia.

”Sebaliknya juga, jika ada WNA yang melakukan kejahatan di yuridiksi Indonesia, termasuk misalnya di pesawat terbang atau kapal, maka bisa diadili lewat hukum indonesia. Selain itu, jika ada WNA yang melakukan kejahatan dimana ada kepentingan Indonesia di sana, seperti misalnya mengajak makar terhadap pemerintahan yang sah,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024