Advokat memiliki peran sangat penting bagi dunia usaha, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Sebab, dunia usaha pada dasarnya selalu bersinggungan dengan berbagai aspek hukum, mulai dari perizinan, kontrak bisnis, hingga potensi sengketa.
“Bagi kami para pengusaha, kepastian hukum itu bukan sekadar istilah formal di atas kertas. Itu benar-benar menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan usaha,” ujar Komisaris Utama (Komut) sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Arto Moro, Subyakto.
Hal itu disampaikan Subyakto saat hadir pada acara konsolidasi organisasi profesi Kongres Advokat Indonesia (KAI) menjelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) Jawa Tengah di kediaman mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip, di Semarang, Rabu (4/3).
Agenda utama pertemuan membahas persiapan pelaksanaan Konferda KAI Jawa Tengah. Pertemuan juga menjadi ruang dialog antara kalangan advokat dan pelaku usaha mengenai peran hukum dalam mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Subyakto hadir sebagai perwakilan kalangan pengusaha menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan KAI. Dia menilai keberadaan organisasi profesi advokat yang kuat dapat membantu menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif.
Pandangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang Subyakto yang juga memiliki pengalaman panjang di bidang hukum. Sebelum dikenal sebagai pengusaha, dirinya lebih dulu meniti karier sebagai advokat di Kota Semarang. Dalam profesinya sebagai lawyer, namanya cukup diperhitungkan di kalangan penegak hukum maupun dunia usaha.
“Para pelaku usaha tidak bisa lepas dari lawyer di sebelahnya. Ketika advokat dan pelaku usaha bisa berjalan beriringan, maka iklim ekonomi yang kondusif akan lebih mudah tercipta. Pada akhirnya semua kembali pada satu hal yang sama, yaitu hukum sebagai fondasi utama,” kata Subyakto.
Pertumbuhan Ekonomi
Adapun Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI, Heru S Notonegoro menegaskan, KAI berkomitmen untuk terus mengawal penegakan supremasi hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap anggota KAI wajib memikul tanggung jawab moral membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum.
“Bagi kami, menjadi advokat bukan hanya profesi, tetapi juga amanah. Karena itu anggota Advokat KAI memiliki kewajiban untuk membantu setiap lapisan masyarakat mendapatkan keadilan hukum,” tuturnya.
Heru menjelaskan, peran advokat tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan hukum telah terjadi. Kehadiran advokat justru penting sejak awal sebagai pendamping agar potensi persoalan dapat diantisipasi, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki dinamika regulasi cukup kompleks.
“Mereka yang menjalankan bisnis sebenarnya berhadapan dengan begitu banyak aspek hukum. Mulai dari kontrak kerja sama, investasi, hingga regulasi. Tanpa pendamping hukum yang memahami semua itu, tentu akan sulit merasa benar-benar nyaman,” kata Heru.
Melalui konsolidasi organisasi menjelang Konferda KAI Jawa Tengah tersebut, para peserta berharap sinergi antara advokat dan pelaku usaha dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim hukum yang lebih pasti dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
