Luhut Anggap Gugatan Rp 1 Triliun oleh PPP Hanya Guyonan
Menko Polhukam: Indonesia Tingkatkan Siaga Terkait Bom Brussels

Luhut Anggap Gugatan Rp 1 Triliun oleh PPP Hanya Guyonan

Luhut Anggap Gugatan Rp 1 Triliun oleh PPP Hanya Guyonan

Kompas.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mempersoalkan gugatan hukum dengan ganti rugi sebesar Rp 1 triliun yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz.

Luhut bahkan menganggap hal tersebut sebagai guyonan.

“Nanti saya mau tanya, dia mau apa, satu triliun (rupiah) lagi. Ya, mungkin bercanda saja dia,” ujar Luhut sambil tertawa saat ditemui seusai menjadi pembicara di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Ketua tim kuasa hukum PPP Humphrey R Djemat mengatakan, gugatan tersebut khususnya dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tergugat I, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tergugat II, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai tergugat III.

“Perlu diketahui bahwa gugatan ini adalah gugatan yang dilakukan pertama kali terhadap Presiden Jokowi, di mana tuntutan ganti ruginya sebesar Rp 1 triliun,” kata Humphrey.

Pada Oktober 2015, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sah surat keputusan Menkumham soal pengesahan PPP kubu Romahurmuziy.

Keputusan MA tersebut membuat Menkumham Yasonna Laoly mencabut surat keputusan pengesahan pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy pada Januari silam.

Menkumham lantas mengesahkan kembali pengurus PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011 dengan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum Partai dan Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal selama enam bulan.

Menkumham berharap kubu Romy dan Djan bisa bersatu melalui Muktamar Bandung dan menggelar muktamar islah dalam waktu dekat.

Namun, kubu Djan Faridz menilai, dihidupkannya lagi kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung adalah perbuatan melawan hukum.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024