Republika.co.id – Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Cilangkahan dan PMII melakukan unjuk rasa, saat Gubernur Banten Rano Karno melakukan kunjungan ke wilayah Banten Selatan, Sabtu (12/3).
Para mahasiswa tersebut langsung mencegat rombongan Gubernur Banten beserta para pejabat Banten, saat rombongan melintasi di pertigaan Bayah-Malingping di Kabupaten Lebak. Mahasiswa memaksa Gubernur Banten Rano Karno untuk menemui mereka di tengah jalan.
Mahasiswa Cilangkahan tersebut menuntut Gubernur Banten untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Cilangkahan, salah satunya mengenai kejelasan penetapan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lebak.
Dalam aksi tersebut menyampaikan delapan tuntutan kepada Gubernur Banten Rano Karno. Dari delapan tuntutan mahasiswa tersebut. Di antaranya Penegakan Pergub Banten No 8 Tahun 2015 tentang pembatasan angkutan barang di ruas jalan Malingping-Saketi.
Pergub tersebut dinilai tidak efektif karena masih banyak kendaraan yang melebihi tonase. Sehingga jalan lintas Saketi -Malingping yang baru dibangun melelui Perda Infrastruktur No 2 Tahun 2012 tersebut kembali rusak, akibatnya mengganggu roda perekonomian masyarakat sekitar.
Selain itu, mereka juga menuntut peningkatan pelayanan RSUD Malingping, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat sekitar Cilangkahan pelayanannya bisa maksimal. “Kami meminta Gubernur Banten juga menertibkan penambangan ilegal serta terbitkan regulasi sektor pariwisata,” kata kordinator pengunjuk rasa Hendra.
Selain sejumlah persoalan infrastruktur, mereka juga meminta penuntasan pembangunan gardu induk listrik di Cilangkahan, karena sering terjadi gangguan listrik di Cilangkahan. “Kami meminta jangan politisasi perjuangan Daerah Otonomi Baru Cilangkahan, karena DOB Cilangkahan harga mati,” kata Hendra.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Banten Rano Karno menyatakan, untuk realisasi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan, Pemprov Banten sudah bertemu dengan Kemendagri dan Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC).
Saat ini tinggal menunggu RPP terkait daerah otonomi baru dari pemerintah. Sedangkan persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat, pasti akan disikapi karena ia melakukan kunjungan ke Banten Selatan itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Banten Selatan.
“Saya akui pembangunan belum sempurna, tapi kita sudah memulai meski terlambat. Untuk itu perlu kesabaran dan partisipasi semua untuk kemajuan pembangunan di Banten,” kata Rano Karno didampingi sejumlah pejabat Pemprov Banten.
(Kongres Advokat Indonesia)
