Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba Bertentangan UUD 1945 - Kongres Advokat Indonesia

Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba Bertentangan UUD 1945

Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan jaminan perpanjangan izin tambang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

MK berpendapat pasal 169A ayat (1) huruf a dan b tak sesuai dengan amanat pasal27 ayat (1) serta pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon dalam uji materi UU Minerba.

“Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian,” kata Ketua MK yang merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Rabu (27/10).

Hakim konstitusi Suhartoyo menjelaskan pasal itu memberi jaminan perpanjangan izin tambang kepada perusahaan yang memiliki Kontrak Karya (KK). Pasal itu juga memberi jaminan perpanjangan izin kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Mahkamah melihat pasal itu juga tak sejalan dengan syarat di pasal 75 UU Minerba yang memprioritaskan izin tambang bagi BUMN dan BUMD. Padahal, kata Suhartoyo, pasal 75 mengandung filosofi penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, MK menyatakan pasal 169A ayat (1) UU Minerba tak punya kekuatan hukum mengikat. Hal itu berlaku selama frase ‘diberikan jaminan’ dan ‘dijamin’ bertentangan dengan UUD 1945.

Melalui putusan itu, MK juga memperbaiki isi pasal 169A ayat 1 menjadi “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan:…”.

MK juga menambahkan ketentuan soal batas maksimal perpanjangan kontrak tambang yang bisa diberikan ke perusahaan swasta. Ketentuan baru berbunyi sebagai berikut:

a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. CNNINDONESIA

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023