Pengusaha Karaoke-Panti Pijat Surabaya Harus Bayar Rp 100 Juta Jika Ingin Buka - Kongres Advokat Indonesia

Pengusaha Karaoke-Panti Pijat Surabaya Harus Bayar Rp 100 Juta Jika Ingin Buka

DETIK – Pemkot Surabaya berencana membuka kembali Rekreasi Hiburan Umum (RHU). Ada beberapa syarat bagi pengelola yang hendak membuka kembali tempat usahanya.

Salah satu syaratnya harus membayar deposito sebesar Rp 100 juta. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemilik karaoke, spa, panti pijat, serta hiburan malam. Aturan itu tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dalam waktu dekat regulasi tersebut bakal ditetapkan.

“Mengapa deposit dibutuhkan, yakni sebagai antisipasi pelanggaran. Uang jaminan itu sebagai pembayaran denda. Karena ketika tanpa deposit, ada peluang melanggar aturan,” kata Kasatpol PP Eddy Christijanto kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).about:blank

Kemudian pengunjung dan karyawan diwajibkan telah mengikuti suntik vaksin COVID-19. Hal tersebut guna mengurangi risiko serangan COVID-19 agar tidak muncul klaster RHU.

Selain itu, mengatur akses keluar masuk pengunjung dan membatasi kapasitas di dalam ruangan. Serta pengelola diminta merancang sirkulasi udara di dalam ruangan.

Kemudian, pada aturan SOP terdapat persyaratan, bahwa seluruh pengunjung dan karyawan harus terbebas dari COVID-19. Hal itu harus dibuktikan dengan menunjukkan surat tes swab negatif Corona.

Untuk hiburan malam sendiri, ada 33 poin SOP yang harus dipenuhi. Di antaranya mengajukan surat kepada Satgas Percepatan Penanganan COVID-19.

“Isinya menerangkan bentuk kegiatan di RHU itu. Sejurus kemudian, satgas melakukan assessment, kemudian hasil telaah itu harus dipenuhi pengelola,” ujarnya.

Diketahui, rencana pembukaan RHU itu sudah dirapatkan pekan lalu dengan sejumlah pakar. Mulai dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Persakmi) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Memang, dalam pertemuan tersebut, ada sejumlah perbedaan pendapat. Ada yang sepakat membuka RHU karena sudah satu tahun pengusaha hiburan tutup. Mereka tidak mendapatkan pemasukan. Namun, sebagian menolak. Agar ekonomi terus bergerak, pemkot merancang RHU kembali beroperasi dengan protokol kesehatan (prokes) ketat,” pungkasnya.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024