Viral! Film 'Jejak Khilafah di Nusantara' di Blokir Pemerintah Indonesia

Viral! Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ di Blokir Pemerintah Indonesia

Sempat jadi trending topik di Twitter, film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ yang tayang di YouTube hari ini Kamis, 20 Agustus 2020 tiba-tiba diblokir ole Pemerintah Indonesia.

Film yang disiarkan secara Live itu mendadak tidak bisa diakses dengan tulisan ‘Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah’.

Dilansir Fixindonesia dari laman portal-islam.id, Khilafah Channel yang sekaligus official film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ telah ditonton hingga 276.194 penonton.

Film tersebut diinisiasi Sejarawan Nicko Pandawa bersama Literasi Islam JKDN tersebut diketahui bercerita soal hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara yang nyatanya mempunyai kaitan erat dengan Khilafah Islamiyah, terutama dengan masa Khilafah Ustmaniyah Turki.

Pemblokiran film yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sontak menuai banyak protes dari berbagai kalangan, salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain) di akun Twitter pribadinya @tengkuzulkarnain

“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan pak @mohmahfudmd:”Apa alasan Keluhan Pemerintah atas Video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?”Apakah ada hukum negara yang dilanggar?NKRI negara hukum, tidak oleh sewenang wenang…!

Tak beberapa lama, Tengku Zulkarnain kembali memposting cuitannya dan mengajak para pemuda dan intelektual muslim untuk kembali membuat film ‘Jejak Komunis dan Kebiadabannya’.

“Ayo para pemuda dan Intelektual Muslim Indonesia. Mari kita buat lagi Film “JEJAK KOMUNIS dan KEBIADABANNYA…” Kita mau tahu DIHAPUS atas KELUHAN HUKUM PEMERINTAH atau TIDAK… Sumber

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024