Terkait Djoko Tjandra Kabur, DPR Minta Kejagung Tiru langkah

Terkait Djoko Tjandra Kabur, DPR Minta Kejagung Tiru langkah

Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Imigrasi Kemenkumham meniru Langkah tegas yang diambil Polri terkait lolosnya buron kasus BLBI yang juga terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sebelumnya, Polri mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga jenderal karena diduga terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Mereka adalah Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, pejabat di Bareskrim yang menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Kemudian Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Irjen Napoleon Bonaparte juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena polemik buronan Djoko Tjandra. Ketiga, Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wiwoho yang juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi.

”Kita apresiasi bagaimana sikap Pak Kapolri ketika pasukannya beramai-ramai (melakukan pelanggaran), kemudian Pak Kabareskrim sampai bilang, ‘kita tidak akan ragu untuk mengambil langkah penindakan lanjutan sampai pidana’. Ini bagus disampaikan ke publik bahwa siapapun tidak ada yang kebal hukum, walaupun anak buahnya seorang jenderal lho,” ujar Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/7).

Dia mengatakan, persoalan penegakan hukum ini disikapi serius Komisi III sehingga langkah Polri tersebut harus menjadi contoh bagi penegak hukum lainnya. ”Kita ingin juga ingin tahu bagaimana Jaksa Agung juga melakukan hal demikian. Jangan sampai ada jajarannya main-main dengan hal-hal semacam ini. Ini kan melukai hati publik juga,” tuturnya.

Penekanan serupa juga ditujukan kepada Imigrasi Kemenkumham dan ASN di Kelurahan Grogol dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan yng menerbitkan KTP Elektronik Djoko Tjandra. ”Di Imigrasi terutama yang dia paham keluar masuk orang. Dia paham detail kalau toh selama ini masih IT jadul yang dimiliki Ditjen Imigrasi, kejujuran yang kita butuhkan dari Imigrasi ini seperti apa? Jangan sampai ini dibilang sistem berjalan, lho kok masa sih sosok yang sudah fenomenal, terkenal, dia nggak paham,” tutur dia.

Cucun mengatakan, alasan Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting bahwa nama Djoko Tjandra tidak masuk dalam daftar cegah, tidak bisa diterima. Begitu juga soal alasan yang melayani adalah pegawai baru yang tidak mengenal Djoko Tjandra. ”Alasan itu tidak bisa kita terima. Pasti tanda tanya besar dari publik, kita mewakili publik. Tolong jelaskan kalau misalnya seperti itu kan ada mekanisme. Pasti dia minta approval (persetujuan) atasannya kan? Ya masa langsung ini mesin yang bisa cetak tanpa approval dari atasannya?” kata Cucun.

Legislator asal Dapil Jawa Barat itu mengatakan, dalam masa sidang nanti, Komisi III akan memanggil pihak Polri, Kejagung, dan Imigrasi, termasuk Dispendukcapil agar masalah lolosnya buron Djoko Tjandra ini bisa terang benderang. ”Terutama Imigrasi akan kita panggil dan Kejaksaaan yang sekarang ada viral foto satu ASN di Kejaksaan bersama pengacara dan sosok orang yang selama ini menjadi pertanyaan publik itu,” tutur Cucun.

Menurut Ketua Fraksi PKB itu, kasus ini menjadi pelajaran besar bagi penegakan hukum di Indonesia dan Langkah-langkah yang diambil penegak hukum ini perlu terus ditindaklanjuti. ”Terus terang kami Komisi III ini kecewa dengan pernyataan Dirjen Imigrasi yang beliau masih bicara de jure, de facto. Berbicaralah saja, jujur lah. Berbicara jujur bahwa ini diakui,” katanya.

Seharusnya, kata Cucun, seperti Polri yang mengakui ada kesalahan di institusinya, kemudian melakukan penegakan hukumnya dengan mencopot anak buahnya yang bersalah. “Jangan sampai itu sampai terjadi nanti moral hazard yang dilakukan internalnya itu tidak menjadi efek jera. Nanti biasa dilakukan oleh siapapun. Mereka punya kekuasaan, punya power, malah tidak memberikan teladan bagi semua,” tandasnya. Sumber

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023