Komisi Hukum DPR Panggil Kejagung Bahas Jiwasraya

Komisi Hukum DPR Panggil Kejagung Bahas Jiwasraya

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1). Raker tersebut membahas kelanjutan kasus megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, mengatakan, rapat itu adalah untuk melanjutkan raker yang sempat digelar pada Kamis (16/1). Kala itu, Kejagung tak menyelesaikan paparan lantaran dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Rapat tersebut dihadiri 26 anggota Komisi III dari 9 fraksi dengan agenda tanya-jawab antara anggota Komisi III dan ST Burhanuddin.

Dia menjelaskan, rapat kali ini akan memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III untuk menanyakan kelanjutan kasus Jiwasraya. Jaksa Agung akan diminta penjelasan terkait apa yang telah dilakukan dan penyelesaian kasus.

“Tentu apa yang dilakukan sesuai enggak dengan tupoksi Kejagung dalam ranah-ranah pidana,” kata Desmond.

Komisi III akan meminta Jaksa Agung memperjelas semua duduk perkara kasus tersebut. Sebab, kata dia, baru-baru ini Kementerian BUMN mengeluarkan statemen akan mengembalikan semua uang nasabah pemegang polis.

“Karena menurut persepsi kami enak sekali. Ada statemen dari Menteri BUMN bahwa nasabah-nasabah itu akan dibayar,” ujar dia.

Komisi III juga akan mendalami terkait urusan hukum dalam kasus Jiwasraya. Apalagi, kata dia, salah seorang sebelum ditahan oleh Kejagung masih melalukan penjualan saham. Namun, ia tidak menyebut sosok yang dimaksud.

“Berarti ada hal-hal tidak sekedar hukum yang bisa diselesaikan. Inikah yang akan kita dalami,” ujar dia.

Lebih jauh Desmond menuturkan, jika penjelasan ST Burhanuddin tidak memuaskan, maka Komisi III akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR terkait kasus Jiwasraya. Bila parlemen sepakat membentuk panja, maka Komisi III akan mengawasi dari aspek hukum.

“Komisi VI berkaitan dengan BUMN, komisi III berkaitan dengan soal penegakan hukum. Dalam konteks ini tentunya melakukan pengawasan terhadap Kejagung dalam penanganan Jiwasraya dari aspek hukum,” tutur Desmond.

Baca Juga : ICW Kritisi Pertemuan Dewas KPK Dengan Tim Hukum PDIP

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024