Penegak Hukum Semakin Banyak Minta Info ke Bursa Kripto

Penegak Hukum Semakin Banyak Minta Info ke Bursa Kripto

blockchainmedia.id – Bukanlah sebuah kejutan, bahwa penegak hukum di seluruh dunia bekerja keras melacak pelaku kejahatan yang memakai aset kripto. Dalam laporan tahunannya, bursa kripto Kraken menyebutkan, permintaan data global dari badan penegak hukum pada tahun 2019 meningkat 49 persen dibandingkan 2018.

Bursa kripto tersebut mengakku menerima total 710 permintaan informasi tahun ini yang melibatkan 1.222 akun. Tahun sebelumnya, badan penegak hukum mengajukan 475 permintaan informasi kepada Kraken.

Mengingat berita tahun lalu, tidak mengejutkan Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan permintaan informasi. Sepanjang 2019, pihak berwenang dari Amerika mengajukan 432 permintaan informasi.

AS disusul oleh penegak hukum dari Inggris yang mengajukan 86 permintaan. Denmark berada pada posisi ketiga sebagai negara paling banyak meminta informasi kepada Kraken.

Melirik AS lebih dekat, terlihat Biro Investigasi Federal (FBI) merupakan badan yang melakukan permintaan paling banyak. Kraken mengungkapkan, FBI mengajukan 116 permintaan informasi.

Tahun lalu, terjadi sejumlah penangkapan di AS yang melibatkan narkoba yang ditukar dengan Bitcoin atau aset kripto lain. Sebab itu, Penegak Hukum Narkoba (DEA) juga mengajukan permintaan informasi, sebanyak 73 kali.

Tidak semua permintaan dari pihak berwenang dianggap sah. Menurut perhitungan Kraken, 28 persen permintaan tidak memenuhi persyaratan legal lokal ataupun kebijakan produksi bursa tersebut. Hasilnya, Kraken mengklaim telah menanggapi 62 persen permintaan informasi. Sedangkan untuk 10 persen sisanya, masih merupakan kasus yang terbuka.

Terkait banyaknya kejahatan berbasis kripto tahun lalu, sudah pasti badan penegak hukum dari seluruh dunia meminta informasi dari bursa aset digital. Informasi tersebut dapat membantu dalam kasus tuntutan.

Kendati data dari Kraken tidak terlalu banyak, dapat dikatakan pertumbuhan permintaan dari pihak berwenang menunjukkan tren yang meluas di industri kripto. Tetapi sebelum bursa kripto lain merilis data serupa, hal tersebut belum pasti.

Baca Juga : Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024