Cabut Izin Reklamasi Pulau F, Anies Digugat Mitra Bisnis Jakpro

Cabut Izin Reklamasi Pulau F, Anies Digugat Mitra Bisnis Jakpro

TEMPO.CO, Jakarta – Sidang gugatan pengembang pulau reklamasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negera Jakarta Timur, Selasa 6 Agustus 2019. Gugatan terkait pencabutan izin prinsip reklamasi di Pulau F oleh PT Agung Dinamika Perkasa yang digandeng PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk berkongsi untuk rencana pembangunan pulau seluas 190 hektare itu.

“Persidangan nomor perkara 153 tertutup,” ujar pegawai Pengadilan Negeri TUN Jakarta Timur, Purwoyo, di kantornya, Selasa 6 Agustus. Purwoyo merujuk nomor perkara itu untuk gugatan yang diajukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Purwoyo menyebutkan, persidangan tertutup lantaran agenda masih dalam tahap persiapan pemeriksaan. Tampak hadir dalam persidangan tersebut perwakilan Biro Hukum DKI Jakarta dan tim penasehat hukum PT Agung Dinamika.

Usai persidangan kedua belah pihak enggan memberikan keterangan. Staf Biro Hukum DKI menolak diwawancarai dengan alasan bergegas ke persidangan yang kain. Sedang perwakilan PT Agung Dinamika menyatakan tidak bisa berkomentar lantaran tidak diizinkan oleh kliennya.

PT Agung Dinamika menggugat Gubernur DKI Jakarta terkait Surat Keputusan Gubernur nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin reklamasi pulau F.
Gugatan tersebut sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur nomor 2268 tentang izin reklamasi atas Pulau F.

Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu mengikuti jejak PT Taman Harapan Indah untuk izin reklamasi di Pulau H. Gugatan Taman Harapan Indah dimenangkan hakim yang disambut banding oleh Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga : LBH Gugat Tim Asistensi Hukum Wiranto Ke PTUN

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024