Cabut Izin Reklamasi Pulau F, Anies Digugat Mitra Bisnis Jakpro

Cabut Izin Reklamasi Pulau F, Anies Digugat Mitra Bisnis Jakpro

TEMPO.CO, Jakarta – Sidang gugatan pengembang pulau reklamasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negera Jakarta Timur, Selasa 6 Agustus 2019. Gugatan terkait pencabutan izin prinsip reklamasi di Pulau F oleh PT Agung Dinamika Perkasa yang digandeng PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk berkongsi untuk rencana pembangunan pulau seluas 190 hektare itu.

“Persidangan nomor perkara 153 tertutup,” ujar pegawai Pengadilan Negeri TUN Jakarta Timur, Purwoyo, di kantornya, Selasa 6 Agustus. Purwoyo merujuk nomor perkara itu untuk gugatan yang diajukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Purwoyo menyebutkan, persidangan tertutup lantaran agenda masih dalam tahap persiapan pemeriksaan. Tampak hadir dalam persidangan tersebut perwakilan Biro Hukum DKI Jakarta dan tim penasehat hukum PT Agung Dinamika.

Usai persidangan kedua belah pihak enggan memberikan keterangan. Staf Biro Hukum DKI menolak diwawancarai dengan alasan bergegas ke persidangan yang kain. Sedang perwakilan PT Agung Dinamika menyatakan tidak bisa berkomentar lantaran tidak diizinkan oleh kliennya.

PT Agung Dinamika menggugat Gubernur DKI Jakarta terkait Surat Keputusan Gubernur nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin reklamasi pulau F.
Gugatan tersebut sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur nomor 2268 tentang izin reklamasi atas Pulau F.

Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu mengikuti jejak PT Taman Harapan Indah untuk izin reklamasi di Pulau H. Gugatan Taman Harapan Indah dimenangkan hakim yang disambut banding oleh Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga : LBH Gugat Tim Asistensi Hukum Wiranto Ke PTUN

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024