Kuasa Hukum Minta Menhan Jadi Penjamin Kivlan Zen

Kuasa Hukum Minta Menhan Jadi Penjamin Kivlan Zen

Jakarta, CNN Indonesia — Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen yang tergabung dalam Tim Pembela Hukum (TPH) meminta Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu berbicara kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kasus hukum yang menjerat kliennya itu.

Permintaan itu disampaikan TPH melalui surat tertanggal 22 Juli 2019 yang berarti baru diajukan hari ini. Mereka juga meminta agar Ryamizard mau menjadi penjamin penangguhan Kivlan dalam kasus yang telah menjeratnya saat ini.


”Melalui surat ini kami mohon Bapak mengkomunikasikan dengan Kapolri, dan memberikan surat penjaminan guna melepaskan Mayjen (Purn) Kivlan Zen,” seperti dikutip melalui petikan surat yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (22/7).

Salah satu Kuasa Hukum Kivlan Tonin Tachta Singarimbun membenarkan permintaan tersebut. Pihaknya, kata Tonin, memang meminta Ryamizard menjadi penjamin Kivlan.

Kata dia, alasannya karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun pernah menjadi penjamin untuk kasus yang menimpa Soenarko. Maka bukan tidak mungkin Ryamizard melalukan hal yang sama untuk teman satu institusinya selama di TNI dulu.

“Itu harapan kami. karena Pak Luhut saja memberikan jaminan pada yang lain. Pak Ryamizard ini mantan Pangkostrad, artinya Pak Kivlan ini Kepala Staf, artinya satu institusi,” ujar Tonin ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Tonin juga menyampaikan hingga saat ini memang belum banyak pihak yang bersedia menjadi penjamin untuk membebaskan kliennya.

Menurut Tonin pihak-pihak itu menolak menjadi penjamin Kivlan lantaran kliennya dianggap tidak kooperatif selama menjalani masa tahanan. Oleh karena itu, melalui jalur praperadilan inilah pihaknya ingin melihat maksud tidak kooperatif yang disangkakan pada Kivlan selama ini.

“Karena dasarnya kan tiga untuk ditolak yakni melarikan diri, mengulang lagi, dan menyerahkan barang bukti. Enggak ada tidak kooperatif,” katanya.

Baca Juga : KPK Akan Masukkan Sjamsul dan Istri dalam Daftar Buronan

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024