Cacat Hukum, Statuta Universitas Sriwijaya Dkk Digugat ke MA
Cacat Hukum, Statuta Universitas Sriwijaya Dkk Digugat ke MA

Cacat Hukum, Statuta Universitas Sriwijaya Dkk Digugat ke MA

Padang, detik.com – Enam statuta kampus negeri digugat ke Mahkamah Agung (MA) dan diminta dicabut. Pemohon, Koalisi Nasional Peduli Pendidikan (KNNP), menilai statuta enam kampus negeri itu cacat hukum formil.

“Siang ini akan kami daftarkan,” kata narahubung KNNP, Hemi Lavour Febrinandez, kepada detikcom, Selasa (5/3/2019).

Statuta kampus yang digugat adalah:

1. Universitas Negeri Malang
2. Universitas Sriwijaya
3. Politeknik Banjarmasin
4. Politeknik Samarinda
5. Politeknik Medan
6. Politeknik Ambon

Nah, Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang merupakan peraturan yang menjadi dasar pembentukan statuta perguruan tinggi, menyebutkan:

Pasal 34 huruf b:
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada
tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 36 :
Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

“Statuta perguruan tinggi yang disebutkan di atas tidak ditetapkan dalam kurun waktu tersebut, peraturan pemerintah a quo diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014,” ujarnya.

Baca juga: IPB Masuk Top 100 QS World University Ranking by Subject 2019

Dampak cacat hukum statuta tersebut, maka seluruh tindakan kampus berpotensi melanggar hukum. Dari penetapan uang SPP, organisasi kampus hingga keabsahan tindakan kampus. Oleh sebab itu, KNNP meminta MA mencabut status kampus tersebut.

“Statuta itu ibaratnya AD/ART, apabila AD/ART nya melanggar hukum, maka semua tindakan kampus kepastian hukumnya bagaimana,” pungkasnya.

Baca Juga : Hakim Tolak Percepat Gugatan Hukum Hoda Muthana

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024