Kuasa Hukum Tak Terima Putusan KPU Coret OSO dari Caleg DPD
Kuasa Hukum Tak Terima Putusan KPU Coret OSO dari Caleg DPD

Kuasa Hukum Tak Terima Putusan KPU Coret OSO dari Caleg DPD

Jakarta, CNN Indonesia — Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dari Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang.

Kuasa Hukum OSO, Dodi S. Abdulkadir mengatakan hingga saat ini KPU tidak mengirim hasil putusan apapun kepada kliennya.

“Kami belum dan tidak pernah mendapatkan surat putusan KPU,” kata Dodi yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura, Minggu (22/12).

Dodi mengklaim selama ini KPU tidak pernah membuka komunikasi langsung ke OSO. Ia berpendapat KPU punya kebiasaan menyebar suatu informasi kepada media terlebih dahulu ketimbang kepada pihak terkait.

“Jadi perlu dipertanyakan kalau KPU membuat putusan, kenapa tidak diberikan langsung ke Pak OSO, tapi malah ke media? Ini kan aneh,” ujar Dodi.

Ia mencontohkan lewat surat keputusan KPU soal status pencalegan OSO bertanggal 8 Desember 2018 yang disebut sudah dikirim ke pihaknya. Namun Dodi mengklaim surat itu baru mereka terima pada 12 Desember 2018 dan itupun atribusinya bukan kepada OSO selaku caleg DPD, melainkan Ketum Hanura.

Keputusan KPU yang dimaksud itu berisi tindak lanjut tiga putusan lembaga pengadilan terkait pencalegan OSO, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam surat itu, KPU menyampaikan OSO harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai Hanura jika namanya ingin masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Dodi berjanji akan membawa pencoretan OSO di DCT ke jalur hukum. Kendati demikian, ia belum bisa menyatakan langkah apa dan kapan langkah itu diambil merespons untum putusan tersebut.

“Yang jelas dia kan melawan putusan PTUN. Berarti kan dia menunjukkan kesewenang-wenangan, tentu proses hukum akan kita lakukan,” ujar Dodi.

KPU sebelumnya telah memastikan sudah mencoret nama OSO dari DCT. Keputusan itu diambil lantaran kesempatan yang diberikan kepada OSO untuk meninggalkan posisinya di partai agar bisa tetap maju sebagai caleg tak diambil sampai batas waktu yang ditentukan.

Baca juga : Pembunuh Aktivis HAM Munir Akhirnya Bebas Murni

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024