Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta aparat berwenang untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut, serta memastikan semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.
“Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respon aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut,” katanya.
Usman mengatakan, aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan.
“Tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian. Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi setelah serangan di Papua,” katanya.
Amnesty International menyadari akan kondisi lapangan yang kompleks dimana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua.
Namun, katanya, dalam situasi seperti itu, aparat penegak hukum harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat.
“Kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum,” katanya.
Usman mengatakan, pihaknya mendesak otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespon kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.
Amnesty International tidak mengambil posisi apapun pada status politik dari setiap provinsi di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan, tegas Usman.
Baca Juga : Legislasi dan Kehakiman Jadi Pembahasan Utama Konferensi Hukum Puskapsi Universitas Jember
