Billy Sindoro Dua Kali Terlibat Suap, KPK Pertimbangkan Hukuman
Billy Sindoro Dua Kali Terlibat Suap, KPK Pertimbangkan Hukuman Maksimal

Billy Sindoro Dua Kali Terlibat Suap, KPK Pertimbangkan Hukuman Maksimal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Direktur Operasional lippo Group Billy Sindoro, Selasa (16/10/2018) resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan izin proyek properti Meikarta.

Sebelum kasus ini, Billy Sindoro pernah pula berurusan hukum dengan KPK dalam kasus dugaan penyuapan dnegan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Billy dan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Barat.

Billy Sindoro saat itu diduga terlibat penyuapan dengan barang bukti pecahan uang Rp 100 ribu sebesar Rp 500 juta yang disimpan di dalam tas hitam.

Uang itu terkait perkara yang dilaporkan PT indosat Mega Media, Indonesia Tele Media, dan MNC Sky Network kepada KPPU pada September 2007. Mereka melaporkan televisi berbayar Astro TV dan PT Direct vision melakukan monopoli tayangan liga Inggris.

Billy akhirnya diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor tahun 2009. Billy dinilai terbukti melakukan penyuapan ke M Iqbal.

Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Billy Sindoro dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Terkait dua kasus hukum Billy Sindoro tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan sangat menyayangkan, karena Billy ‎Sindoro tidak jera dan masih melakukan perbuaatan melawan hukum.

“‎Kami sayangkan dan sebenarnya mengecewakan bagi kita semua karena ada tersangka yang sebelumnya sudah pernah divonis bersalah oleh kasus yang juga ditangani KPK, saat ini kena lagi,” ungkap Febri, Rabu (17/10/2018).

Febri melanjutkan kedepan pihaknya akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait tuntutan maksimal terkait dengan perbuatannya di kasus ini bagi Billy Sindoro‎.

“Akan dipertimbangkan terkait tuntutan maksimal. ‎Pada 9 tersangka kasus ini, kami sampaikan juga bahwa tersangka punya hak untuk mengajukan diri sebagai Justice Collabolator. Ini menguntungkan tersangka apalagi pihak penerima karena penerima ancaman hukumannya tinggi,” kata Febri Diansyah.

Baca Juga : Jika Kelak Jadi Pengacara, Amel Carla Ingin Perbaiki Hukum Di Indonesia

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024