8 Poin Sikap IMM Terkait Kasus Ratna Sarumpaet yang Menyita Publik
8 Poin Sikap IMM Terkait Kasus Ratna Sarumpaet yang Menyita Perhatian Publik

8 Poin Sikap IMM Terkait Kasus Ratna Sarumpaet yang Menyita Perhatian Publik

JAKARTA, okezone.com – DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyampaikan delapan poin sikap terkait kasus Ratna Sarumpaet, yang menyatakan dirinya dianiaya namun ternyata bohong.

Ketua Umum DPP IMM, Najih Prastiyo menyampaikan poin pertam adalah, apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet merupakan kejahatan yang bisa berakibat fatal bagi kerukunan dan stabilitas politik di negara. “Kami menuntut kepada Kapolri untuk menindak kasus ini sampai tuntas, terungkap secara gamblang,” tulisnya dalam keterangan yang diterima Okezone, Kamis (11/10/2018).

Kedua, upaya untuk menganggap kasus ini bisa diselesaikan dengan cukup permintaan maaf adalah bentuk pelemahan terhadap pemberantasan penyebaran hoaks itu sendiri, di mana dengan jelas di dalam undang-undang terancam pidana 10 tahun.

Ketiga, mendukung penuh segala upaya Polri untuk menegakkan hukum sesuai porsinya dan mengutuk segala tindakan dan upaya pelemahan terhadap kepolisian.

Keempat, menuntut kepolisian uuntuk mendahulukan asas praduga tak bersalah terhadap pemanggilan beberapa saksi terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Kelima, menyeru kepada seluruh pihak terkait agar tidak kemudian mengarahkan isu hoaks ini menjadi isu yg mengarah kepada sentimen keagamaan.

Keenam, mengedepankan pelayanan dan pendekatan kultur dalam menangani kasus hukum RS yang berhubungan dengan tokoh bangsa.

Ketujuh, meminta kepada seluruh elemen politik untuk tidak menunjukkan kembali akrobat-akrobat politik yang bisa mengusik kerukunan di tahun politik ini.

Pada poin terakhir, IMM meminta menghentikan upaya pelemahan KPK dan Polri dalam situasi tahun politik. “Upaya BW (Bambang Widjojanto) yang hendak membenturkan KPK dan Polri karena yang bersangkutan berafiliasi dengan kubu Prabowo-Sandi, dan membawa masalah hukum ke ranah politik. Ini akan membahayakan sinergitas antarpenegak hukum melawan para koruptor besar, dengan seolah mendukung masalah penegakan hukum tapi ditumpangi kepentingan afiliasi politiknya,” kata dia.

Baca Juga : KPK Masih Pelajari Aturan Premi Rp200 Juta Bagi Pelapor Tipikor

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024