Jakarta, Detik.com – Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus korupsi Jalan Nangka, Cimanggis, Depok. Politikus Fahri Hamzah berkicau di Twitter soal nasib kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah berkicau dengan tagar #SosokNurmahmudi dengan bumbu #ArahBaruPKS. Fahri mengaku sedih dengan nasib mantan Presiden PKS itu.
“Ingin mengomentari tentang #SosokNurmahmudi mantan #PresidenPKS yang sekarang bersama sekda-nya menjadi tersangka pembebasan lahan yang diduga merugikan negara lebih 10 miliar rupiah. Polisi menduga ini dilakukan terhadap APBD 2015. #ArahBaruPKS,” cuit Fahri seperti dilihat detikcom, Jumat (31/8/2018).
Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan ada perbuatan melawan hukum dalam proses pengerjaan jalan tahun anggaran 2015 itu. Fahri tak percaya.
“Saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa #SosokNurmahmudi akan melakukan itu secara sadar, apalagi itu terjadi di akhir periode ke-2 sebagai wali kota. Seperti kita ketahui ia menjadi wali kota sampai Februari 2017 dan diganti oleh #KaderPKS juga. #ArahBaruPKS,” ucap Fahri.
Fahri panjang lebar bicara soal kasus yang menjerat Nur Mahmudi. Fahri juga bicara latar belakang Nur Mahmudi sebagai eks Presiden PKS.
Nur Mahmudi, kata Fahri, pernah terpilih jadi Presiden PKS lantaran merupakan kader senior lulusan Amerika Serikat dengan latar pendidikan terakhir S3. Nur Mahmudi, masih kata Fahri, juga orang kepercayaan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Nur Mahmudi ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000. Nur Mahmudi dijelaskan Fahri lantas mencopot jabatan Presiden PKS ketika duduk sebagai menteri.
Dilanjutkan Fahri, sosok Nur Mahmudi pernah sangat disayangi Presiden Abdurahman Wahid karena alasan latar NU dan keluarga pesantren.
“Tetapi, waktu itu memang sulit mengelola komunikasi partai dengan presiden. Koalisi pecah. #ArahBaruPKS,” kata Fahri.
Kasus Nur Mahmudi menurut Fahri menarik sebagai kajian. Fahri heran mengapa seolah-olah tak ada sistem proteksi terhadap Nur Mahmudi dari PKS.
Wakil Ketua DPR itu lantas mengkritik sikap PKS yang dianggapnya seolah-olah diam dengan kasus yang menimpa Nur Mahmudi. Fahri lalu bicara soal qiyadah PKS.
“Saya lanjut soal #SosokNurmahmudi yang berakhir tragis sebagai tersangka. Sementara itu cara #KaderPKS diperlakukan oleh #PimpinanPKS atau #QiyadahPKS sungguh tidak mencerminkan kebersamaan apalagi kejemaahan. Jangankan bantuan hukum, pernyataan pun tak ada,” ucap Fahri.
Sikap ‘diam’-nya PKS menurut Fahri sebetulnya menggambarkan kapasitas kepemimpinan PKS sekarang yang sudah tidak tahu cara mengelola situasi kader. Bagi Fahri, Nur Mahmudi seharusnya mendapat pelayanan hukum yang memadai. Prinsip praduga tak bersalah harus dipakai.
“#PimpinanPKS saya lihat banyak yang lugu. Termasuk #SosokNurmahmudi yang lebih lugu di antara pimpinan yang ada. Saya ingat betul saat beliau sebagai #PresidenPKS dulu, saya sering mengaturkan jadwal dan ikut mendampingi dalam banyak acara. #ArahBaruPKS,” jelas Fahri.
Baca Juga : Komnas HAM Serahkan 2 Berkas Kasus Baru Ke Kejaksaan Agung
