KPK Periksa Plt Gubernur Sumatra Utara Terkait Kasus Gatot
KPK Periksa Plt Gubernur Sumatra Utara Terkait Kasus Gatot

KPK Periksa Plt Gubernur Sumatra Utara Terkait Kasus Gatot

KPK Periksa Plt Gubernur Sumatra Utara Terkait Kasus Gatot

Republika.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan sebelumnya, penyidik memang telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tengku Erry. Tengku Erry, kata Priharsa, akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap kepada DPRD Sumut untuk melengkapi berkas perkara Gubernur Sumatra Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho),” katanya saat dihubungi, Rabu (24/2).

Priharsa menambahkan, selain Tengku Erry, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Saksi-saksi itu di antaranya, Zulkarnain (wirawasta), Zulkifli Efendi (Wakil Ketua DPRD), Hardi Mulyono (Anggota DPRD 2010-2014) serta Arif Haryadian (Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut).

“Mereka juga diperiksa untuk tersangka GPN,” ucapnya.

Tengku Erry pun terlihat mendatangi Gedung KPK 09.50 WIB. Erry mengaku kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik. Dia pun mengaku dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap DPRD Sumatera Utara yang atas tersangka Gatot. “Memberikan keterangan melengkapi saksi-saksi yang lama. Kasus DPRD Sumut,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang tersangka. Tersangka lain adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 Chaidir Ritonga, Ketua DPRD 2009-2014 sekaligus anggota DPRD Sumut 2014-2019 Saleh Bangun dan Wakil Ketua DPRD Sumut2009-2014 Sigit Pramono Asri.

Suap tersebut diduga diberikan untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024