Perjalanan Hukum Jonru Ginting hingga Divonis 1,5 Tahun Bui
Perjalanan Hukum Jonru Ginting hingga Divonis 1,5 Tahun Bui

Perjalanan Hukum Jonru Ginting hingga Divonis 1,5 Tahun Bui

Jakarta, DETIK.COM – Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atas kasus ujaran kebencian. Majelis hakim menyatakan Jonru terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat Facebook.

Jonru pertama kali dilaporkan ke Polda Metro jaya oleh Muannas Alaidid pada Agustus 2017. Jonru dilaporkan karena dinilai kerap memposting konten yang mengandung ujaran kebencian.

Polda Metro Jaya pun langsung melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Jonru hingga Muannas Alaidid. Sejumlah ahli juga dimintai pendapat oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya.

Kemudian pada Jumat 29 September 2017 penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status tersangka terhadap Jonru F Ginting dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Saat itu juga jonru dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

“Iya malam ini akan ditahan,” ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (29/9),

Setidaknya polisi mengatakan ada empat posting-an Jonru di akun Facebook-nya yang dipermasalahkan terkait tindak pidana ITE hingga diskriminasi ras, etnis, dan antargolongan.

Ada empat tulisan Jonru yang disebarkan lewat posting-an di fanpage Facebook miliknya. Posting-an pertama pada 23 Juni 2017 soal Quraish Shihab, yang akan menjadi khatib salat id di Masjid Istiqlal. Kedua, posting-an terkait Syiah bukan bagian dari Islam pada 15 Agustus 2017. Ketiga, posting-an soal Indonesia belum merdeka dari jajahan mafia China pada Kamis, 17 Agustus 2017, sedangkan posting-an keempat mengenai antek-antek penjajah pada 18 Agustus 2017

Dalam kasus, Jonru dikenai Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A ayat 2 dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 juncto Pasal 16 UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.

Jonru dan tim kuasa hukum pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pembacaan putusan praperadilan Jonru dipimpin Hakim tunggal Lenny Wati Mulasimadhi. Hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dan menyatakan proses penyidikan sah.

“Mengadili menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” kata Lenny membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Berkas kasus ujaran kebencian Jonru pun dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta dan menunjuk jaksa penuntut umum dari Kejari Jaktim. lalu pada Senin 8 Januari 2018, Jonru menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Baca Juga : Kasus Novel Baswedan Jadi Drama Perkara Hukum

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024