Ketua KPK: Gaji Presiden Hanya Rp 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS Rp 300 Juta ?
Ketua KPK: Gaji Presiden Hanya Rp 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS Rp 300 Juta ?

Ketua KPK: Gaji Presiden Hanya Rp 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS Rp 300 Juta ?

Tribunnews.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menganggap Sistem remunerasi di Indonesia tidak adil.

Kata dia, sistem tersebut mengedepankan penilaian terhadap kinerja seorang pegawai yang didanai negara, tapi tidak mempertimbangkan tanggungjawabnya.

“Gaji Presiden cuma Rp 62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp 300 juta?” ujar Agus dalam seminar betajuk Penguatan Peran Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pemberantasasn Korupsi di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Namun, Agus tidak menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mana yang ia maksud, apakah BPJS kesehatan yang dipimpin Fahmri Idris atau BPJS ketenagakerjaan dipimpin Agus Susanto.

Dalam kesempatan itu ia juga menyinggung soal gaji seorang Panglima TNI, yang jauh di bawah gaji dirketur bank pemerintah.

Namun, mantan Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) itu tidak menyebutkan berapa nominal gaji Panglima TNI dan direktur bank pemerintah.

Agus juga mengatakan bahwa seorang abdi negara tidak perlu dibeda-bedakan asal institusinya.

Ia mencontohkan, seorang sopir berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS), walaupun tanggungjawabnya sama, namun penghasilannya bisa berbeda bila sopir tersebut mengabdi di institusi berebeda.

“Kalau yang namanya sopir, dimanapun instansinya, sama lah,” ujar Agus.
“Itu namanya sistem kepegawaian jaman kolonial, ada pegawai kulit putih, pegawai Cina, ada inlander (red; pribumi), nggak boleh dong kayak gitu,” ujar Agus lalu disambut tepuk tangan peserta seminar.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023