Pakar Hukum Minta MK Tidak Ingkari Keputusan Soal Pemilu Serentak

Pakar Hukum Minta MK Tidak Ingkari Keputusan Soal Pemilu Serentak

Pakar Hukum Tata Negara (PHTN) Margarito Kamis mengingatkan agar majelis Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengingkari keputusannya atas pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Hal itu mengantisipasi adanya niatan majelis hakim konstitusi yang akan menolak judicial review (JR) mengenai Undang-Undang Pemilu terhadap presidential treshold (PT) sebesar 20 persen.

“Kalau kemudian hakim konstitusi menerima aturan tentang PT 20 persen, artinya MK mengingkari keputusannya sendiri soal Pemilu serentak,” kata Margarito, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Beragam Alasan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan

“Karena, dengan ditetapkan ambang batas pelaksanaan Pemilu tidak menjadi serentak lagi alias kembali seperti 2014,” tambahnya.

Ia juga mengaku bingung dengan masih adanya perdebatan soal open legal policy, sebab masanya sudah berbeda.

“Sebenarnya, perdebatan dalam Pemilu serentak sudah tidak lagi pada perdebatan open legal policy, karena kalau open legal policy hanya bisa di lakukan pada sistem Pemilu secara terpisah. Dimana orang ingin mencalonkan presiden maka merujuk pada ketentuan pasal 6A (UUD 1945),” ujar dia.

“Sedangkan, untuk kepentingan pemilihan legislatif maka bisa dilihat ketentuan UU lainnya,” pungkasnya.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024