Ketika Politik Menjadi Perkara Hukum - Kongres Advokat Indonesia

Ketika Politik Menjadi Perkara Hukum

Ada satu gejala yang, jika diamati dengan saksama, sesungguhnya sedang terjadi di depan mata kita hampir setiap hari: persoalan yang dulunya diselesaikan lewat pidato, negosiasi, atau pemungutan suara di parlemen, kini justru berakhir di meja pengadilan. Sengketa hasil pemilihan umum, keabsahan sebuah undang-undang, kebijakan pembatasan sosial di masa pandemi, hingga perdebatan tentang batas kewenangan lembaga negara — semuanya, cepat atau lambat, dibawa ke ranah yudisial. Fenomena ini oleh para ahli ilmu politik disebut sebagai judicialisasi politik (judicialization of politics): proses berpindahnya kewenangan pengambilan keputusan dari tangan politisi dan eksekutif ke tangan hakim.

Gejala ini bukan sekadar tren akademik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Bagi siapa pun yang berprofesi di bidang hukum — terutama Advokat — judicialisasi politik adalah medan kerja yang nyata. Setiap kali sebuah kebijakan digugat lewat uji materiil, setiap kali sengketa kewenangan lembaga dibawa ke ranah peradilan, setiap kali hak konstitusional warga negara diperjuangkan lewat permohonan ke Mahkamah Konstitusi, di situlah Advokat berdiri sebagai aktor yang mengubah pertanyaan politik menjadi argumen hukum yang bisa diadili.

Ketika Batas Antara Politik dan Hukum Samar

Dalam pembagian kekuasaan klasik, badan peradilan sejatinya menempati posisi paling terbatas: ia hanya menafsirkan undang-undang, tidak membuatnya. Namun beberapa dekade terakhir, peran itu bergeser jauh. Sejak pertengahan abad ke-20, terutama pasca kemunculan paham konstitusionalisme baru, hampir seratus negara di dunia mengalami apa yang disebut ‘supremasi konstitusional’ — kondisi ketika pengadilan secara bertahap memperoleh kewenangan untuk menilai, bahkan membatalkan, produk legislatif dan tindakan eksekutif yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Gelombang ini sangat kentara di negara-negara yang baru bertransisi dari rezim otoriter menuju demokrasi, termasuk di kawasan Amerika Latin, Eropa Timur pasca keruntuhan Uni Soviet, dan Asia. Sejak 1945, banyak negara — dari Jepang, Turki, India, hingga negara-negara Eropa — memberikan atau mengembalikan kewenangan judicial review kepada peradilannya. Artinya, pengadilan kini berwenang menilai apakah sebuah undang-undang atau aturan administratif sejalan dengan norma konstitusi, dan menyatakannya tidak berlaku jika bertentangan.

Indonesia sendiri mengalami proses yang serupa. Kehadiran Mahkamah Konstitusi pascaamendemen UUD 1945, kewenangan uji materiil di Mahkamah Agung, hingga makin seringnya kebijakan publik — dari batas usia pencalonan hingga aturan pemilu — berakhir sebagai perkara konstitusional, adalah wajah lokal dari fenomena global yang sama. Yang menarik, meski bersifat global, judisialisasi tidak pernah berjalan sendiri. Ia selalu membutuhkan seseorang yang menjembatani antara persoalan politik yang bersifat abstrak dengan bahasa hukum yang bisa diperiksa oleh hakim. Jembatan itu, pada praktiknya, adalah Advokat.

“Peradilan adalah organ yang harus dimintakan bertindak — ia tidak beroperasi atas inisiatifnya sendiri sebagaimana lembaga legislatif dapat lakukan.” — prinsip dasar kekuasaan kehakiman.

Peradilan Tidak Bergerak Sendiri — Di Situlah Advokat Diperlukan

Salah satu ciri paling mendasar dari kekuasaan kehakiman, yang kerap luput dari perhatian publik awam, adalah bahwa peradilan bersifat pasif. Berbeda dengan legislatif yang bisa berinisiatif membuat undang-undang, atau eksekutif yang bisa mengeluarkan kebijakan sewaktu-waktu, hakim tidak dapat bertindak sebelum ada pihak yang mengajukan perkara kepadanya. Prinsip inilah yang menjelaskan mengapa, di tengah derasnya arus judicialisasi politik, profesi Advokat menjadi semakin sentral, bukan semakin tergeser.

Ketika sebuah kebijakan publik dianggap melanggar hak konstitusional, ketika sengketa kewenangan antar lembaga negara mandek di jalur politik, atau ketika kelompok masyarakat sipil ingin memperjuangkan kepentingannya lewat jalur hukum, semuanya membutuhkan satu keahlian khusus: kemampuan menerjemahkan keluhan politik menjadi permohonan hukum yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa pengadilan. Inilah kerja inti Advokat — bukan sekadar mewakili klien di ruang sidang, tetapi menyusun ulang persoalan yang semula bersifat moral, sosial, atau politis, menjadi dalil hukum yang sistematis, berdasar, dan dapat diuji secara rasional.

Keahlian ini tidak bisa dianggap remeh. Menyusun permohonan uji materiil, menyiapkan legal standing pemohon, merumuskan posita yang menghubungkan fakta sosial dengan norma konstitusi, atau menyusun argumentasi hukum acara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, adalah pekerjaan yang menuntut penguasaan ganda: pemahaman mendalam atas hukum positif sekaligus kepekaan terhadap konteks politik yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Tanpa Advokat yang mampu melakukan penerjemahan ini, judicialisasi politik hanya akan menjadi wacana akademik yang tidak pernah benar-benar sampai ke meja hakim.

Menjaga Agar Peradilan Tidak Berubah Menjadi Juristokrasi

Namun demikian, harus diakui bahwa judisialisasi politik menyimpan risiko yang nyata. Kekuasaan kehakiman, betapa pun independennya, tetap bersifat tidak terpilih (unelected) dan kontra-mayoritas (counter-majoritarian). Ketika terlalu banyak persoalan politik dilimpahkan kepadanya, ada bahaya laten yang oleh para ahli disebut sebagai juristokrasi — kondisi ketika kekuasaan sesungguhnya bergeser dari rakyat dan wakil-wakilnya yang terpilih, kepada segelintir hakim yang tidak pernah dipilih lewat proses demokratis.

Di titik inilah peran Advokat menjadi lebih dari sekadar teknis prosedural. Sebagai profesi yang menjembatani kepentingan publik dengan forum peradilan, Advokat memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses judisialisasi tetap terhubung dengan legitimasi demokratis — bukan proses yang tertutup dan elitis. Argumentasi yang disusun Advokat dalam sebuah permohonan uji materiil, misalnya, semestinya tidak berdiri sendiri sebagai kepentingan sesaat, melainkan turut membawa suara publik yang lebih luas: kepentingan kelompok masyarakat yang terdampak, prinsip keadilan yang berlaku umum, dan konsistensi terhadap nilai-nilai konstitusional yang disepakati bersama.

Montesquieu pernah menulis sebuah kalimat yang, meski berusia hampir tiga abad, tetap relevan hingga hari ini: bahwa tidak ada kebebasan jika kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun pemisahan itu sendiri hanya bermakna jika ada pihak yang secara aktif menjaga agar ketiga kekuasaan tersebut tetap saling mengimbangi — dan Advokat, dengan kewenangannya mengajukan, membela, serta menguji tindakan negara di hadapan hukum, adalah salah satu penjaga keseimbangan itu dalam praktik sehari-hari.

Kapan dan Mengapa Advokat Paling Dibutuhkan

Ada beberapa titik krusial di mana kebutuhan atas keahlian Advokat menjadi paling nyata dalam konteks judicialisasi politik. Pertama, ketika jalur legislatif mengalami kebuntuan — misalnya rancangan undang-undang yang mandek dibahas, atau kebijakan yang dianggap diskriminatif namun tidak kunjung direvisi oleh pembentuk undang-undang — jalur hukum lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung menjadi jalan alternatif yang sah. Advokat berperan menyusun strategi litigasi yang tepat, memilih forum yang berwenang, dan merumuskan argumentasi yang memenuhi syarat kepentingan hukum (legal standing).

Kedua, dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara — situasi yang kian sering terjadi ketika batas kewenangan eksekutif, legislatif, dan lembaga independen semakin tumpang tindih — Advokat dibutuhkan untuk menyusun argumentasi konstitusional yang mampu memisahkan mana persoalan hukum yang layak diadili dan mana yang semestinya tetap menjadi ranah politik. Kemampuan membedakan ini penting, sebab tidak semua sengketa politik layak dijudicialisasi; sebagian tetap harus diselesaikan lewat musyawarah dan proses politik yang demokratis.

Ketiga, dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara — kebebasan berpendapat, hak berorganisasi, hak atas keadilan pemilu, hingga hak atas informasi publik — Advokat menjadi garda terdepan yang memastikan kebebasan negatif, dalam arti bebas dari campur tangan negara yang berlebihan, tetap terlindungi lewat jalur hukum yang sah. Ketika negara atau kebijakan publik dianggap melampaui batas kewenangannya, kehadiran Advokat yang memahami baik hukum tata negara maupun konteks politik yang melatarinya menjadi penentu apakah hak tersebut benar-benar dapat dipulihkan atau justru hilang dalam prosedur yang keliru.

Keempat, dalam ranah korporasi dan regulasi publik, ketika kebijakan pemerintah — misalnya di bidang perizinan usaha, tata ruang, atau lingkungan hidup — bersinggungan dengan kepentingan politik lokal, Advokat kembali menjadi aktor kunci yang menerjemahkan konflik kepentingan tersebut ke dalam bahasa hukum administrasi negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun forum yudisial lainnya.

Advokat sebagai Aktor Demokrasi, Bukan Sekadar Teknisi Hukum

Pada akhirnya, gejala judisialisasi politik mengajarkan satu hal penting bagi profesi Advokat: bahwa keahlian hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari tanggung jawab menjaga demokrasi itu sendiri. Ketika semakin banyak persoalan bangsa berpindah dari ruang sidang parlemen ke ruang sidang pengadilan, Advokat tidak sedang menggantikan peran politik — ia sedang memastikan bahwa perpindahan itu tetap berlangsung secara sah, adil, dan tetap terhubung dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Keseimbangan antara konstitusionalisme dan prinsip mayoritas, sebagaimana didiskusikan panjang lebar dalam wacana judisialisasi politik, pada akhirnya bukan sekadar persoalan teoretis bagi akademisi. Ia adalah persoalan praktik sehari-hari yang dihadapi Advokat setiap kali menyusun sebuah permohonan, mendampingi klien menghadapi kebijakan negara yang dianggap keliru, atau mewakili kepentingan publik di hadapan hakim konstitusi. Dalam pengertian itu, Advokat bukan hanya teknisi hukum yang bekerja di belakang meja, melainkan salah satu aktor yang menjaga agar demokrasi dan supremasi hukum tetap berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

Disarikan dan dikembangkan dari esai “Democratising and Judicialising: The Judicialisation of Politics” oleh Erin Rizzato Devlin, Democracy & Society, Vol. 18 (2021–2022), Georgetown University — The Center for Democracy and Civil Society.

*Adv. Agung Pramono, SH, CIL

Ilustrasi diolah dengan bantuan AI

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024