Pertama di Dunia, "Robot Lawyer" di Amerika, Akankah Profesi Pengacara Digantikan Artificial Intelligence? - Kongres Advokat Indonesia

Pertama di Dunia, “Robot Lawyer” di Amerika, Akankah Profesi Pengacara Digantikan Artificial Intelligence?

Bekerja melalui smartphone Terdakwa pada aplikasi DoNotPay, robot lawyer akan mendengarkan argumentasi di persidangan secara real time. Dari situ, AI akan memberitahukan terdakwa apa yang perlu disampaikan melalui earphone.

Perkembangan teknologi jelas berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk semakin berkembangnya penggunaan robot dalam berbagai aktivitas. Tapi siapa sangka, pada bulan Februari 2023 mendatang, sejarah baru penggunaan teknologi dalam dunia hukum akan tercatat. Ialah penggunaan artificial intelligence bot (AI Robot) yang akan memberi nasihat kepada Terdakwa untuk pertama kalinya di pengadilan Amerika Serikat (AS).

Tepatnya, terdapat 2 kasus tilang cepat di pengadilan bulan depan. Satu Terdakwa menghadiri persidangan secara langsung, sedangkan satu Terdakwa lainnya melangsungkan persidangan melalui Zoom. Kini, DoNotPay tengah menimbang untuk mengambil kasus ketiganya perihal penggusuran.

“Hukum hampir seperti kombinasi antara code and language, jadi ini kasus penggunaan yang sempurna untuk AI. Saya pikir ini adalah potensi terbesar untuk GPT dan teknologi model bahasa. Teknologi AI sangat kuat. Orang berhak menggunakannya untuk membantu diri mereka sendiri,” tegas CEO DoNotPay Joshua Browder dalam wawancaranya dengan USA Today, Senin (9/1/2022).

Lebih lanjut, mengutip Daily Mail UK, robot lawyer pertama di dunia ini akan bekerja melalui smartphone Terdakwa. Tepatnya, melalui aplikasi ‘DoNotPay’ yang akan mendengarkan argumentasi di persidangan secara real time, untuk kemudian memberitahukan Terdakwa apa yang perlu disampaikan melalui earphone.

Meski begitu, menjadi polemik adalah kenyataan di mana hanya segelintir pengadilan memperbolehkan Terdakwa untuk memakai alat bantu dengar, beberapa versinya berkemampuan bluetooth. Di sisi lain, penggunaan teknologi bukanlah suatu hal yang legal di kebanyakan pengadilan.

Sejumlah negara bagian AS memerlukan persetujuan seluruh pihak untuk jalannya persidangan dapat direkam, hal ini jelas menjadi aturan yang menjadi penghalang bagi robot lawyer dapat mengikuti banyak persidangan. Seperti dilansir CBS News, dari 300 perkara yang dipertimbangkan DoNotPay, hanya 2 diantaranya yang layak.

“Saya tidak berpikir seorangpun membayangkan hal seperti ini (munculnya robot lawyer) akan terjadi. Ini tidak terdapat dalam spirit of law, namun kami mencoba untuk mendorong hal ini ke depan dan banyak orang yang tidak bisa membayar bantuan hukum. Jika kasus-kasus ini berhasil, itu akan mendorong lebih banyak pengadilan untuk mengubah aturan mereka,” ujar Joshua Browder kepada CBS, Senin (9/1/2023).

Tujuan menghadirkan robot lawyer ini menurut Joshua adalah untuk mendemokratisasikan representasi hukum dengan membuat aksesnya gratis bagi kalangan yang tidak mampu. Lebih lanjut, pada sejumlah kasus dimaksudkan pula agar dapat menghilangkan kebutuhan terhadap advokat berbiaya tinggi. Namun, menyadari fakta ilegalitas penggunaan teknologi di banyak ruang sidang pengadilan, menurutnya komersialisasi robot lawyer belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami ingin mempersiapkan individu dengan tools yang sama dengan apa yang biasanya diakses oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi di luar jangkauan yang tidak memiliki sumber daya berlimpah. Yang kami coba lakukan adalah mengotomatiskan hak konsumen. Teknologi baru biasanya jatuh ke tangan perusahaan besar terlebih dahulu, dan tujuan kami adalah meletakkannya di tangan orang terlebih dahulu,” kata dia.

Seperti dalam hal ini ialah chatbot ChatGPT yang digerakkan oleh AI dan tengah ramai dibincangkan publik. Pasalnya, melalui AI tersebut dapat untuk mengeluarkan esai berkenaan dengan berbagai topik dalam waktu kurang dari satu menit. Akan tetapi, Joshua menyoroti kekurangannya dan dalam beberapa aspek.

“ChatGPT sangat bagus dalam melakukan percakapan, tetapi sangat buruk dalam mengetahui hukum. Kami harus melatih kembali AI ini untuk mengetahui hukum. AI adalah ‘siswa sekolah menengah’, dan kami mengirimnya ke Fakultas Hukum,” ungkap Founder DoNotPay itu.

Sebagai informasi, perusahaan DoNotPay yang menyajikan robot lawyer ini telah berdiri sejak tahun 2015 di California. Pendirinya ialah seorang ilmuwan komputer jebolan Stanford University, Joshua Browder, yang mulanya menghadirkan DoNotPay sebagai chatbot untuk memberi nasihat hukum bagi konsumennya yang berhadapan dengan denda, biaya keterlambatan, dan tiket parkir. Lalu, perusahaan ini mulai beralih ke AI pada tahun 2020.

Sejak diluncurkan, aplikasi ini mulai ramai di berbagai wilayah Britania Raya dan Amerika Serikat seperti disampaikan Business Insider. Eksistensinya membantu banyak pengguna dalam menulis surat yang berhubungan dengan berbagai masalah seperti klaim asuransi, surat keluhan kepada otoritas atau bisnis lokal, mengajukan visa turis, dan masih banyak lagi.

Dikatakan Joshua bahwa penggunaan DoNotPay semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Pihaknya mengaku telah memakan waktu yang panjang untuk melatih AI assistant DoNotPay atas kasus hukum yang melingkupi cakupan yang luas serta memastikan aplikasi untuk tetap sesuai dengan kebenaran.

“Kami berusaha meminimalkan tanggung jawab hukum kami. Dan tidak baik jika justru memutarbalikkan fakta dan terlalu manipulatif. Tujuan utama kami adalah membuat aplikasi ini menggantikan beberapa advokat sekaligus untuk menghemat uang terdakwa,” tuturnya kepada New York Post pada Kamis (5/1/2022) lalu.

Menurutnya, meski masih terdapat banyak advokat bagus di luar sana, namun banyak advokat yang memberikan tarif harga yang terlalu tinggi untuk apa yang disebutnya ‘copy and paste’ dokumen. “Saya pikir mereka pasti akan diganti, dan mereka harus diganti,” imbuhnya yang yakin akan tergantikannya advokat dengan teknologi terbarukan itu.

Untuk diketahui, dilansir pada situs resmi DoNotPay, mengklaim sebagai Robot Lawyer pertama di dunia. Tak hanya untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, melainkan juga mengklaim kebolehannya dalam hal melawan korporasi, mengalahkan birokrasi, dan menuntut siapapun ‘hanya dengan menekan satu tombol’. HUKUMONLINE

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Persiapan Kongres Nasional IV, KAI Gelar Rapat Konsolidasi Nasional DPP – DPD Seluruh Indonesia
January 26, 2023
TM Luthfi Yazid: Menuntut DPR Tolak Kenaikan Ongkos Haji 2023
January 26, 2023
Jemaah Jangan Banyak Berharap dari Aset First Travel, Kecuali Pemerintah Beri Solusi
January 8, 2023
“Kado Tahun Baru”: Perppu Cipta Kerja Cacat Konstitusional (Constitutionally Invalid)
January 2, 2023
Meski Kontroversi, Presiden KAI Apresiasi Pengesahan KUHP 2022, Dr. Tjoetjoe: Ini Sejarah!
December 8, 2022