Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (5/6/2026). Selain agenda evaluasi kinerja organisasi, Rakernas tahun ini menorehkan legacy penting lewat kolaborasi strategis bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam mengedukasi warga desa sadar hukum.
Ketua Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., menegaskan bahwa Rakernas KAI bukan sekadar ritual tahunan atau ajang seremonial belaka. KAI berkomitmen memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui program-program yang taktis dan berdampak panjang, serta berusaha menyerap aspirasi dan masukan secara maksimal dari pengurus-pengurus KAI di daerah.
Gunakan Sistem Bottom-Up, Materi Rakernas 80% Matang
Terkait teknis pelaksanaan Rakernas KAI kali ini, Presidium Heru menjelaskan bahwa DPP KAI menerapkan sistem bottom-up dalam penyusunan materi. Semua draf, isu, dan usulan murni berasal dari aspirasi teman-teman Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, bukan hasil konsep sepihak dari pengurus pusat.
“Sehingga insyaallah Rakernas yang kita selenggarakan semuanya sudah 80 persen matang. Tidak lagi perlu diperdebatkan karena konsep itu adalah dari teman-teman, sehingga kita tinggal meng-lini-kan untuk dijadikan satu keputusan,” jelasnya.
Rangkaian agenda Rakernas KAI 2026 ini juga akan diisi dengan diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia pada Jumat malam.
Apresiasi KAI untuk NTB pada Gerakan Seribu Paralegal
Presidium Heru juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Pasalnya, gelaran rangkaian kegiatan menyambut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI 2026 di Mataram berhasil terlaksana secara masif berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat.
“Kemarin kita sudah mendahului (Rakernas) dengan satu rangkaian kegiatan atas kerja sama yang sangat taktis dan strategis bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk GSP: Gerakan Seribu Paralegal dari NTB untuk Indonesia,” ujar Pres Heru dalam pidato pembukaannya.
Melalui gerakan ini, KAI ingin memastikan bahwa kehadiran mereka di Lombok tidak hanya berfokus pada urusan internal organisasi, melainkan melahirkan warisan ilmu pengetahuan hukum yang konkret bagi masyarakat pedesaan, dan menjadi legacy dari KAI untuk masyarakat NTB.
“Kita tidak hanya berputar memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita membuat legacy bagaimana meninggalkan ilmu dan pengetahuan, khususnya untuk warga desa di seluruh Lombok,” tambah Heru.
Menariknya, program GSP ini mendapat dukungan penuh dan fasilitas total dari Pemprov NTB tanpa membebani anggaran internal organisasi. Heru juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur NTB beserta jajaran atas sinergi luar biasa ini.
“Kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Semuanya dibiayai oleh pemerintah Provinsi NTB,” ungkap Heru di hadapan peserta Rakernas dan perwakilan kementerian yang hadir.
Perayaan 18 Tahun KAI & Apresiasi Advokat Berprestasi
Momentum Rakernas kali ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kongres Advokat Indonesia yang ke-18. Puncak perayaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (6/6/2026) malam.
Sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen menjaga mutu profesi, DPP KAI akan memberikan penghargaan dan apresiasi khusus, baik kepada institusi DPD maupun individu anggota advokat yang menorehkan prestasi dan mampu menjadi inspirasi bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.
“Baik kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang memiliki prestasi, maupun Rekan-rekan advokat yang secara pribadi memiliki prestasi dan menjadi inspirasi yang luar biasa,” tambahnya. Melalui pemberian award ini, DPP KAI berharap dapat memicu semangat para advokat di seluruh Indonesia untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.
Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, perwakilan kementerian terkait, serta ratusan pengurus dan Advokat KAI dari berbagai wilayah di Indonesia.
