Aktual.com – Anggota DPR-RI Komisi VII, Satya Widya Yudha meminta aparat penegak hukum menyikapi dan memberi pengawalan adanya keinginan Presiden Jokowi untuk mewujudkan penjualan BBM menjadi satu harga di seluruh Indonesia.
Pengawalan yang dimaksud oleh Satya berupa pemberian kepastian atau jaminan dari aparat hukum bahwasanya tidak ada terjadi penyimpangan atau penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan.
“BBM satu harga harus disikapi aparat, Karena kita tahu, permainan ada di bawah. Kita tidak ingin harganya sudah kita atur, sistemnya sudah kita hitung tapi volumenya tidak nyampai. Kalau volumenya tidak nyampai akan terjadi kelangkaan, begitu langka, maka yang terjadi harga melambunga. Dengan begitu cita-cita Presiden agar BBM satu harga tidak terjadi,” kata satya, Senin (24/10).
Itulah sebabnya pada tahun 2013 dia mengusulkan agar yang bertindak menjadi ketua tim penyelamatan subsidi BBM dipimpin oleh seorang presiden, hal ini bertujuan supaya aparat penegak hukum turut menyikapi kebijakan tersebut.
Makanya untuk kali ini Politisi Golkar itu menginginkan Presiden memberikan titik tekan pada praktek penyimpangan terhadap BBM bersubsidi agar aparat penegak hukum menjaga ketat atas upaya penyelewengan yang terjadi.
“Banyak sekali BBM bersubsidi yang diselewengkan. Maka kita menginginkan, janji yang diucapkan oleh presiden itu harus diikuti dengan perangkat hukum, berikan jaminan bahwa tidak akan terjadi penimbunan di lapangan,” tandasnya.
