MK Kabulkan Uji Materi UU Tipikor Setya Novanto
MK Kabulkan Uji Materi UU Tipikor Setya Novanto

MK Kabulkan Uji Materi UU Tipikor Setya Novanto

MK Kabulkan Uji Materi UU Tipikor Setya Novanto

Cnnindonesia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 88 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Permohonan tersebut diajukan oleh mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, setelah namanya terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Setya menilai pengertian ‘pemufakatan jahat’ dalam Pasal 88 KUHP, yang menjadi rujukan dalam Pasal 15 UU Tipikor, tidak jelas dan berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan menyatakan bahwa Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1, dan Pasal 28 I ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.

Frasa ‘pemufakatan jahat’ dalam Pasal 15 UU Tipikor juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, sepanjang tidak dimaknai bahwa pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana” kata Arief di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

Meski begitu, tiga dari sembilan majelis hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion (pendapat yang berbeda) dalam putusannya. Mereka adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul.

Palguna menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan uji materi UU Tipikor, sebab pemohon merupakan anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Sementara Suhartoyo berpendapat permohonan uji materi yang diajukan Setya tidak berkaitan dengan inkonstitusional Pasal 15 UU Tipikor. Sedangkan Manahan MP Sitompul menyatakan bahwa frasa ‘pemufakatan jahat’ yang tertuang dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak beracuan pada Pasal 88 KUHP.

Kuasa hukum Setya, Saifullah Hamid, mengapresiasi putusan MK ini. Menurutnya, putusan ini harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk meninjau kembali kapasitas kliennya dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Delik-delik yang bersyarat kualitas tertentu, maka secara aktif juga harus diperiksa. Artinya, harus dipertimbangkan betul apakah orang yang diperiksa ini, yang dituduh melakukan pemukafatan jahat ini, apakah punya kualitas untuk melakukan itu,” katanya.

Kasus Setya Novanto

Setya Novanto dijerat Pasal 15 UU Tipikor tentang pemufakatan jahat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Dugaan tersebut muncul setelah beredar rekaman pembicaraan antara orang yang diduga sebagai Setya dengan petinggi Freeport Indonesia. Kasus Setya masih ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Mengomentari hal itu, Saifullah mengatakan bahwa putusan MK soal UU ITE sudah menyatakan dengan tegas bahwa rekaman pembicaraan tidak bisa dijadikan alat bukti. Bahkan, kata Saifullah, perekam pembicaraan bisa dikategorikan melakukan tindak pidana.

“Yang merekam itu adalah tindak pidana, yang merekam kemudian dijadikan alat bukti di kejaksaan itu adalah pelaku tindak pidana,” ucapnya.

Dalam putusan MK, dia menambahkan, sudah dijelaskan bahwa alat bukti dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Selain itu, cara-cara yang dilakukannya harus mengikuti prosedur hukum yang ada.

“Jadi dua poin itu yang di UU ITE tadi. Artinya, ini menunjukan bahwa apa yang menjadi alat bukti perekaman, yang selama ini dijadikan alat bukti di kejaksaan itu, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan yang kedua itu bisa dipidana,” tutur Saifullah.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024