13 Aug 2019

Soal Illegal Fishing Bendera Panama Diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA, investor.id – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyerahkan berkas perkara kapal perikanan asing (KIA) bendera Panama kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam Kepulauan Riau.

“Berkas perkara atas nama tersangka Starkov Evgeny (56) WN Rusia telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Batam melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2019,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman yang juga sebagai Kepala Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).

Lebih lanjut, Agus Suherman dalam keterangannya Selasa (13/8/2019) mengungkapkan, untuk menindaklanjuti proses hukum tersebut, PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Batam telah menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap-II) kepada Kejari Batam.

Ia menambahkan, untuk proses selanjutnya akan dilakukan pelimpahan dari Kejari Batam ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Sebelumnya, MV NIKA ditangkap oleh KP. Orca 03 dan KP. Orca 02 pada Jumat (12/7) di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. Selanjutnya, MV NIKA dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam dengan pengawalan oleh KP. Orca 03 dan KP. Orca 02, serta selama perjalanan dikawal secara bergantian oleh KRI Patimura, KRI Parang, dan KRI Siwar milik TNI Angkatan Laut.

Berdasarkan pemeriksaan atas kapal tersebut, MV NIKA ditemukan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka, sehingga diduga kuat melakukan pelanggaran Undang-Undang Perikanan Indonesia.

Sementara terhadap pidana lainnya seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih dalam tahap penyelidikan oleh Penyidik yang tergabung dalam Satgas 115.

Di sisi lain, Satgas 115 dengan beberapa negara lain yang berkepentingan dan Interpol sedang mengupayakan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana terorganisir lintas batas (transnational organized crime).

Baca Juga : 21 Nama Lolos Bakal Calon Rektor UI, Pakar Hukum hingga Guru Besar Kedokteran

Leave a Reply