Sejarah pendidikan hukum di Indonesia tak bisa dilepaskan dari Rechtsschool yang dibentuk dan dijalankan Belanda pada 1909-1928. Ini adalah sekolah pendidikan keahlian hukum untuk anak-anak pribumi di Hindia Belanda.
Ketika didirikan pertama kali pada 26 Juli 1909, sekolah ini bernama Opleidingsschool voor de Inlandsche Rechtskundigen. Belakangan namanya berubah menjadi Rechtsschool.
Selama lebih dari 18 tahun berdiri, Rechtsschool meluluskan 189 orang Indonesia. Sebagian melanjutkan pendidikan ke Leiden Belanda, dan sebagian lagi ke Rechtshogeschool di Batavia (Jakarta).
Meskipun hanya berusia sekitar 18 tahun, sekolah ini telah melahirkan warga pribumi yang terdidik dalam bidang pendidikan hukum.
Rechtsschool ditutup dengan cara tidak menerima siswa baru lagi. Guru Besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto, pernah melakukan kajian khusus mengenai Rechtssschool. Ia mencatat alasan penutupan itu sebenarnya rasional.
Tahap perkembangan pendidikan di Hindia Belanda telah memungkinkan berdirinya suatu lembaga pendidikan hukum yang bertaraf lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan badan-badan pemerintah dan pengadilan.
Kebijakan itu akhirnya diwujudkan dengan pendirian Rechtshogeschool pada 28 Oktober 1924 di Batavia.
Prof. Soetandyo menulis Rechtsschool tak hanya berhasil meluluskan 189 abituren, tetapi juga sanggup menghasilkan lulusan-lulusan yang diakui cukup bermutu.
“Banyak dari para lulusan ini yang diizinkan untuk meneruskan studinya ke negeri Belanda, ialah ketika Rijksuniversiteit Leiden membukakan pintu untuk mereka guna mempelajari Nederlandsch-Indisch Recht samai derajat Meester in Recht, dengan membebaskan mereka dari kewajiban menempuh ujian kandidat terlebih dahulu,” jelas Soetandyo, seperti tertuang dalam dalam bukunya ‘Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990) .
Dalam daftar abituren Rechtsschool terbitan tahun 1928, tercatat nama-nama lulusan sejak sekolah hukum itu. Ujian akhir pertama kali digelar pada tahun 1912.
Tercatat ada 189 yang lulus Rechtsschool; 43 orang di antaranya meneruskan studi ke Leiden dan lulus dengan gelar Meester (Mr), dan 5 orang berhasil menulis disertasi dan meraih gelar doktor.
Ada juga yang meneruskan studi ke Rechtshogeschool (RHS) setelah Sekolah Tinggi Hukum itu dibuka di Batavia.
Soetandyo mencatat sebanyak 27 orang lulusan Rechtsschool yang meneruskan kuliah ke RHS mendapatkan gelar Meester.
Beberapa nama abituren Rechtsschool adalah nama yang tak asing dan dikenal oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum.
Nama Prof. Dr. R. Soepomo, misalnya, lulus Rechtsschool pada tahun 1923. Pahlawan nasional kelahiran 22 Januari 1903 ini adalah Menteri Kehakiman Indonesia pertama. Perannya dalam perumusan UUD 1945 tak diragukan lagi. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan.
Contoh lain, Mr. R. Koesoemah Atmadja, lulus dari Rechtsschool pada tahun 1919 dan melanjutkan pendidikan ke Leiden. Ia adalah Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama.
Selain Koesoemah Atmadja, masih ada beberapa orang di antara lulusan itu yang akhirnya berkecimpung di dunia peradilan seperti Soetan Malikoel Adil, Wirjono Prodjodikoro, R. Soekardono.
Banyaknya lulusan Rechtsschool yang berkecimpung di dunia peradilan tak mengherankan karena, sesuai penelusuran Prof. Soetandyo, sekolah itu memang bertujuan menyiapkan tenaga-tenaga kehakiman landraad.
Mr. R. Soedirman, seorang landrechter di Indramayu, Jawa Barat, adalah nama pertama yang tertulis dalam daftar itu. Ia lulus pada tahun 1912. Nama terakhir, lulus pada 1928, adalah R. Soekirman Sosrosoedirdjo.
Sumber: Hukumonline.com
